The best Side of intelijen indonesia

Wiki Article

Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.

Beneath this quick post, associates or directors of CSOs who dedicate “functions of hostility” or blasphemy can facial location prolonged jail sentences.

The State Intelligence Law was ultimately issued at the end of 2011, 12 years following the reform began. This law, adopted Because of this, among the other good reasons, in the stress after the murder of human legal rights activist Munir, is in fact ahead-oriented and could add to the good results of intelligence reform, protecting against the repetition and tradition of authoritarian intelligence while in the style of the Orde Baru

Reformasi intelijen di Indonesia harus disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara, dimana pada undang-undang tersebut di dalamnya telah mengatur tentang paradigma intelijen, fungsi dan kewenangan lembaga intelijen, kerahasiaan intelijen, serta aspek pidana dan perlindungan intelijen.

[13] Another Model states which the seventeen October incident [as the first open up conflict between the army and civilian politicians] was induced by a session from the Dewan Perwakilan Rakyat Sementara

Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pidato pernah menyamakan bermain saham dengan berjudi. Pernyataan ini tentu memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan pelaku pasar modal.

Yet another obstacle is the sectoral rivalry amongst the armed forces, law enforcement, and strategic intelligence companies, all of which can be oriented in the direction of inner protection threats and domestic intelligence functions. Domestic threats kind a contested operational area, a ‘gray’ zones of defense, security, and intelligence threats.

Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai kegiatan. Kegiatan yang dijalankan Kominda dalam mengatasi ATHG direncanakan dalam rapat koordniasi yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang membahas isu-isu strategis, termasuk permasalahan terorisme.[21]

In combination with the LPNKs, other institutions are formed by Guidelines and Presidential Polices as impartial bodies. Theoretically, the distinction between these impartial bodies and LPNK is The particular reality that they are coordinated beneath a specific ministry and precisely report back to the President, Even though informasi lebih lanjut this tends to not always be the case in adhere to.

Kisah para jurnalis internasional meliput di Indonesia – 'Sebelumnya sudah represif, sekarang lebih represif lagi'

Understand: Now you could accessibility our beta presentation of Internet archives playback with constrained written content materials. Review much more facts on these enhancements.

Cara pandang Soeharto terhadap ancaman yang muncul saat itu menjadikan intelijen tidak hanya sebagai instrumen politik, tapi juga menjadikan intelijen sebagai konsolidasi militer.

tersirat etika utilitarianisme yang menilai baik-buruk tindakan berdasarkan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Praktik penahanan, penyadapan, bahkan penghilangan nyawa musuh tidak bernilai pada dirinya, melainkan bernilai sejauh untuk mampu melindungi nyawa warga sipil dari ancaman serangan bom bunuh diri.

Dalam pidatonya pada acara Milad Ke-112 Muhammadiyah di Kupang, Prabowo menyampaikan bahwa bagi masyarakat kecil, bermain saham sering kali dianggap serupa dengan praktik perjudian karena penuh risiko dan cenderung merugikan.